Partai Jokowi, Partai Megawati Dan Catur Politik Jakarta 1

BERBAGI
Dr. Syahganda Nainggolan [twiiter]

berita9online, Jalan buntu terlihat ketika ada upaya mengharmoniskan hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara peluncuran buku Megawati minggu lalu.

Selain pernyataan Wakil Sekjen PDIP bahwa Ahok tidak diundang dalam acara tersebut, Megawati juga heran melihat ada Ahok. Sebab, dalam tradisi timur, khususnya Jawa, sangat aneh ada orang yang tidak diundang datang dalam kenduri. Mega berkali-kali menolak panitia, penulis dan pembawa acara yang ingin Ahok ikut menyumbang acara tersebut.

Ada 3 hal penting yang perlu dicatat atas sikap Megawati yang sudah menutup pintu bagi Ahok terkait Cagub DKI 2017:

1). Ahok adalah produk “Partai Jokowi”. 2). Ahok kontra sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. 3). Pertarungan Pilpres 2019.

Soal “partai Jokowi” sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Jokowi telah menunjukkan eksistensinya di luar eksistensi Megawati dalam berbagai kesempatan. Langkah yang paling baru Jokowi yang mendahului Mega adalah menunjuk Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017, dengan meminta Walikota Bandung Ridwan Kamil mundur serta melakukan penggalangan politik buat Ahok. Padahal PDIP, asal partai Jokowi, belum mengumumkan soal pencalonan gubernur ini.

Perlindungan Presiden dan dukungannya terhadap Ahok membuat Ahok berani secara terbuka meminta PDIP harus tunduk pada “Teman Ahok” jika ingin mendukungnya. Permintaan ini tentu saja membuat sebuah genderang perang bagi PDIP, yang dianggap sepele oleh Ahok. Sebuah “air susu dibalas dengan air tuba”, di mana semua pihak mahfum bahwa PDIP telah memproteksi Ahok selama 4 tahun jadi Gubernur DKI.

Meskipun Sekjen PDIP mengeluarkan surat resmi bahwa PDIP tetap mendukung Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sampe masa kegubernurannya, politisi senior PDIP, Profesor Hendrawan Supratikno, langsung menyerang Ahok dengan mengatakan Ahok di-beckingi lima kapitalis besar (serangan sebelumnya adalah Ahok melakukan deparpolisasi). Hal ini menunjukkan pesan bahwa Ahok tidak mewakili kepentingan rakyat, melainkan mewakili pemilik modal.

Sosok Supratikno dalam posisi ini sangat penting untuk menunjukkan pada publik, kapitalis versus rakyat ini bukan soal etnis, bagi PDIP, melainkan soal kepentingan politik di dalamnya. Sebab Supratikno juga sosok Tionghoa nasionalis dalam inti Megawati.

Alhasil, tiga serangkai Jokowi, Ahok dan kapitalis pemilik modal, kelihatannya sudah dihadapi dengan sungguh-sungguh oleh Megawati. Pernyataan Megawati yang tidak takut di-bully oleh “cyber army” karena perlawanannya ini, secara nyata dia nyatakan dalam kesempatan peluncuran bukunya Minggu lalu. Oleh karenanya, pertarungan “Jakarta 1” akan menjadi perang terpanas Partai Jokowi versus Megawati.

Hal lain, yang kedua, yang perlu dicatat adalah model pembangunan Ahok di Jakarta tidak sesuai dengan pikiran besar bung Karno, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Model pembangunan Ahok yang asal gusur terhadap rakyat miskin, ditanggapi negatif oleh Menko PMK Puan Maharani. Setidaknya ada dua hal Puan versus Ahok yang perlu kita cermati.

Pertama, dalam kasus pematian listrik atas perintahnya dalam kasus banjir awal tahun lalu – di mana Ahok marah padanya karena membuat pompa air tidak bekerja, serta model penggusuran Ahok di Kampung Pulo. Puan berusaha untuk menyelamatkan manusia dalam kedua hal tersebut, sedangkan Ahok ingin menyelamatkan kota.

Dalam sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, Bung Karno mengajarkan bahwa pembangunan adalah untuk memanjakan kaum Marhaen dan bersandarkan pada kaki-kaki yang kokoh atau berakar kuat pada rakyatnya. Dalam hal ini Soekarno mengkritik sikap sikap yang tunduk pada kepentingan modal, yang selama ini menjadi sandaran pembangunan ala Ahok.

Apakah pandangan Puan ini memang mewakili pikiran PDIP dan Bung Karno, serta khususnya Megawati? Dengan segala apa adanya, tentu saja Puan adalah pewaris spirit Bung Karno di masa datang.

Soal ketiga kita adalah pertarungan 2019. Hampir bisa dikatakan bahwa pertarungan 2017 DKI merupakan deteksi dini bagi peperangan kursi presiden 2019. Bagi Partai Jokowi, perebutan kursi gubernur DKI adalah untuk mengantarkan Ahok ikut dalam kontestasi Presiden Republik ini tahun 2019. Bahkan, dalam berbagai kesempatan hal itu dinyatakan sendiri oleh Ahok. Meskipun, sebenarnya lebih rasional mengamini tulisan di sebuah media Indonesia berbahasa inggris, bahwa Ahok baru akan berpeluang jadi presiden tahun 2024. Artinya, pada tahun 2019, Ahok masih akan mengejar posisi wakil presiden.

Bagi Megawati, masalah 2019 ini masalah serius. Pertama, Mega pasti ingin pewaris Republik ini di masa itu, ketika dia keluar dari panggung politik, musti benar-benar sosok yang paham nasionalisme Bung Karno. Nasionalisme Bung Karno adalah nasionalisme yang bermetamorfosis dari ajaran Marxisme, Islamisme dan Nasionalisme kepada ajaran Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Sebuah nasionalisme yang meletakkan mayoritas sebagai penjaga keseimbangan. Mayoritas itu mewakili sosialisme ala Indonesia.

Pada tahun 2019 itu tentu Mega akan mendorong pemimpin partainya menjadi presiden, bukan lagi petugas partai. Dalam kaderisasi yang dilakukan Mega selama oposisi sepuluh tahun terhadap SBY, sudah terlihat bobot, bibit dan bebet calon-calon pemimpin partainya di masa depan.

Kedua, Mega tentu merindukan keberhasilan Bung Karno melakukan langkah tersulit politik Indonesia, yakni PERSATUAN NASIONAL. Artinya, pemimpin yang muncul 2019 adalah pemimpin bangsa yang kiat menyatukan kita semua.

Apakah Mega akan membiarkan Jokowi dan Ahok merebut kepemimpinan Indonesia 2019? Tentu hal ini akan terlihat dalam catur politik DKI 1 tahun ini. Kita tunggu langkah sampul Mega. Seorang kader PDIP pasti sudah akan diumumkan sebagai calon Gubernur DKI olehnya.

Dr. Syahganda Nainggolan
Asian Institute for Information and Development Studies

[RMOL]

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.