Sulitnya Menjaring Caleg Perempuan

BERBAGI
lensaindonesia
lensaindonesia

Jakarta, Ketentuan KPU mengenai penempatan caleg perempuan sudah jelas. Yaitu, Jumlah 30 persen merupakan kuota minimal yang harus dipenuhi parpol. hampir semua partai pusing soal kuota 30% itu. Tingkat keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara anggota legislatif untuk pemilu 2014 pun terancam minim. Partai-partai yang selama ini watak maskulinnya sangat kuat menjadi tak dilirik oleh perempuan-perempuan yang berniat terjun di dunia politik. Di sisi lain,  dominasi artis-artis ibukota masih akan berlanjut menjadi ikon partai-partai yang meminangnya.

Saking pusingnya bahkan Suryadharma Ali, ketua umum PPP, mulai menyoal aturan KPU tentang kuota 30% itu. Suryadharma meminta KPU untuk lebih realistik dalam membuat peraturan tanpa mengabaikan amanat UU. Suara serupa juga diajukan Partai Nasdem dan beberapa partai lainnya, yang juga kesulitan untuk memenuhi kuota itu terutama di daerah-daerah terpencil. Dan KPU nampaknya tetap bersikukuh dengan peraturan itu sehingga partai apapun yang tak memenuhi kuota itu akan dicoret sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan.

Kesulitan partai untuk merekrut caleg perempuan seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa tanda-tanda kegagalan untuk memperjuangkan suara kaum hawa dalam kehidupan politik praktis mulai kelihatan. Setiap partai selalu mempunyai organisasi sayap perempuan bahkan terkadang tidak tunggal. Namun dari organisasi seperti itu tidak muncul sosok yang bisa bertarung dalam pemilu legislatif. Sementara dari kelompok masyarakat, LSM, dan Ormas, sepertinya lepas tangan dari kenyataan itu. Atau mungkin mereka sudah lelah atau bahkan sudah merasa berhasil karena issue keterwakilan perempuan sudah dinarasikan dalam UU dan peraturan KPU?

Pengamat Politik Universitas Airlangga, Prof Dr Kacung Marijan menengarai semua persoalan yang muncul belakangan lantaran minimnya pendidikan politik di kalangan kaum perempuan. Kurangnya minat politik mereka terkait dengan terbatasnya kesadaran gender, terutama usaha-usaha untuk meningkatkan daya tawar melalui institusi politik. Dari situ akhirnya tidak tersedia jumlah perempuan yang siap untuk maju dalam kancah politik praktis. Minimnya kesadaran perihal gender menyebabkan perempuan yang percaya diri untuk bertarung dengan laki-laki memperebutkan mandat rakyat dalam pemilu, juga terbatas.

Sebenarnya saat sekarang inilah kesempatan emas bagi para aktivis gerakan perempuan memainkan peran politik mereka. Gerakan kaum hawa untuk menceburkan diri dalam kancah politik bisa diawali dengan menjadi calon legislatif (caleg) di daftar calon sementara (DCS) yang diajukan sejumlah parpol. Jika kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen tak bisa tercapai, maka ada peluang untuk koreksi terhadap kuota tersebut. Jumlah kuota kaum perempuan bisa jadi akan dikurangi. “Ini tentu akan menghambat perjuangan kaum hawa dalam membumikan prinsip-prinsip kesetaraan,” tukasnya.

Senada dengan Kacung, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Dr Daniel Sparringa mengingatkan aktivis perempuan untuk segera mengambil peluang politik pada Pemilu 2014 ini. Inilah saatnya mereka menjadi politisi yang baik yang mengemban amanat rakyat.

Siapapun masih ingat ketentuan kontrak politik dan keterwakilan perempuan sejak awal masa reformasi. Kontrak politik pada saat itu diyakini oleh kelompok masyarakat sipil dan kelompok pro demokrasi akan mampu mengikat secara moral antara pemberi mandat dan penerima mandat. Antara mereka yang terpilih dan konstituennya. Seiring perkembangan waktu, masyarakat mulai kritis memberikan penilaian terhadap kontrak politik yang belum terealisasikan itu. Sebagaimana sekarang dikenal dengan pakta integritas. Banyak dari mereka yang menandatangani pakta integritas ternyata tak mundur ketika diduga atau dijadikan sebagai tersangka korupsi. Ini yang menjadikan sikap skeptis masyarakat khususnya kaum perempuan terhadap dinamika politik yang berkembang.

Ini pula yang menandai kebanyakan orang Indonesia untuk tak beramai-ramai lagi mengajukan diri di partai-partai untuk menjadi calon legisltatifnya. Dulu barangkali di pemilu tahun 1999 dan 2004 menjadi caleg saja sudah merupakan kebanggaan. Tapi setelah itu kursi caleg mulai diobral, beberapa partai membuka pendaftaran secara terbuka, siapa saja bisa menjadi caleg. Kenapa? Itu karena mereka kekurangan caleg yang memiliki kualifikasi terbaik.

Untuk mengatrol suara, banyak artis ternama yang didaftarkan jadi caleg. PKB misalnya, dari 560 caleg DPR RI yang diajukan, sederetan caleg DPR RI dari kalangan artis akan maju memperebutkan suara bersaing dengan caleg artis dari partai lain. Sebut saja ada Ridho Rhoma, Arzeti Bilbina, Tommy Kurniawan, Krisna Mukti, Sandy Nayoan, Putri Nere, Tia AFI, Akri Patrio, dan beberapa artis lain.

Menjelang pemilu 2014, ada partai yang mengundang masyarakat non anggota partai untuk bergabung sebagai caleg dari partai tersebut. Tapi jumlah pendaftarnya akan amat jauh dibandingkan antrian untuk mendaftar penerimaan pegawai negeri atau job fair di stadion olahraga.

Caleg perempuan dari PPP, Siti Nurmilah SAG menambahkan, perempuan memang mesti memiliki semangat untuk memperjuangkan kesetaraan politik. Perempuan menurutnya, bukan  teman di belakang layar, namun teman yang setara dalam pemikiran politik. Kalau sekarang era globalisasi masih berpredikat bahwa perempuan menuntut kesetaraan, “bukan kita harus melebihi laki-laki, tapi setara pemikirannya,” ujar Caleg Dapil Jabar VII (Purwakarta, Bekasi, dan Karawang) itu.

Kaum perempuan juga dapat memperbaiki citra DPR yang selama ini dinilai kurang baik. Notabene 85 persen dari seluruh perempuan di tanah air, membuktikan kinerja baik dan  mumpuni. Sebagai wakil rakyat, perempuan calon legislatif perlu mengutamakan suara rakyat, tidak lagi berfikir soal profesi atau hanya kepentingan fraksi. Kalau sudah berfikir siap menjadi caleg, maka berfikirlah bahwa sebagai wakil rakyat harus berkontribusi untuk bangsa dan negara,” tegas politisi dan Pengurus DPP PPP itu bersemangat.

 

Caleg Ganda

Kesulitan partai mencari caleg perempuan diakui semua partai. Tidak hanya PPP dan Nasdem, partai-partai lain yang kemudian disetujui menjadi peserta pemilu 2014 kini terus berjuang memenuhi kuota 30 persen tersebut. Para pengurus dan pemegang amanat di daerah rajin bergerilya kesana kemari untuk menjaring calon yang bersedia masuk dalam daftar caleg mereka. Bahkan untuk menutupi kekurangan caleg, beberapa partai menempatkan satu orang caleg perempuan untuk dua hingga tiga dapil sekaligus.

Dari 6.576 nama bakal caleg yang diserahkan 12 partai politik ke KPU, 14 nama di antaranya terindikasi sebagai caleg ganda.

Eka Susanti (26), aktivis Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Pusat adalah salah satu contoh dari kenyataan itu. Selain terdaftar dari PKB untuk daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat, ia juga terdaftar di DCS Dapil Sumatera Utara III, dan Jawa Tengah VI.

Begitupun dengan Hasniati dicalonkan oleh PKB dari Dapil Riau II dan Dapil Kalimantan Barat, Karina Astri Rahmawati (Dapil Jawa Barat IX dan Dapil Nusa Tenggara Barat), Nurhidayati (Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II), Marda Hastuti (Dapil Bengkulu dan Dapil Jawa Barat V), Luluk Hidayah (Dapil Kalimantan Timur juga Dapil DKI Jakarta III), Rien Zumaroh (Dapil Jawa Tengah IV dan Dapil Jawa Timur V),  dan Euis Komala (Dapil Jawa Barat III dan Dapil Maluku).

Selain dari PKB ada caleg perempuan dari Partai Hanura ternyata terdaftar juga di Partai Gerindra. Nuriyanti Samatan M Ag, dicalonkan oleh Partai Hanura (Dapil Sulawesi Tengah) dan Partai Gerindra (Dapil Sulawesi Tengah).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan, ada dua kemungkinan yang menyebabkan timbulnya nama bakal caleg ganda. Pertama, sistem manajemen partai itu sendiri yang amburadul. Kedua, caleg yang bersangkutan tidak mengetahui jika namanya ditaruh di dua dapil sekaligus.”Yang kacau itu di manajemen partainya. Karena sudah tercatat di KPU,” kata Andrinof.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, dari jumlah yang diajukan partai  harus memenuhi setidaknya 30 persen calon perempuan. Kalau dari jumlah kursi yang tersedia diajukan semua, maka 30 persennya harus perempuan, “dan dibulatkan ke atas,” jelas Ferry di Jakarta, April lalu.

Artinya, agar memenuhi syarat maka partai memang harus memenuhi 30 persen caleg perempuan dari total jumlah calon yang diajukan. Jika disimulasikan, dari empat calon yang diajukan harus ada dua caleg perempuan. Dari tujuh calon, harus dipenuhi tiga calon perempuan.

Namun bila total kursinya berjumlah 10, tetapi partai hanya mengajukan tujuh calon. Maka hitungan 30 persennya bukan dari total kursi, melainkan jumlah calon yang diajukan. “Bukan 30 persen dari 10. Tetapi 30 persen dari tujuh calon yang diajukan,” lanjut Ferry.

Sebelumnya, Partai Nasdem mengaku bingung dengan peraturan terkait penempatan caleg perempuan. Partai paling muda ini menganggap ada ketidaksesuaian antara isi UU Nomor 8/2012 dengan peraturan KPU.

Tetapi, dalam PKPU Nomor 7/2013 pasal 24 disebutkan penempatan caleg perempuan pada nomor urut yang lebih kecil. Skema ini juga telah diatur KPU. Bahwa dari total calon yang diajukan, penempatan caleg perempuan berdasarkan persentasenya dibulatkan ke atas. Bukan dibulatkan ke bawah.

Misalnya, jika partai mengajukan calon sebanyak empat orang, sekurang-kurangnya mengajukan dua caleg perempuan. Atau bila mengajukan 10 calon, sekurang-kurangnya caleg perempuan berjumlah empat orang. KPU juga mengingatkan parpol dalam pasal 27 ayat 1 diatur jika ketentuan itu tidak terpenuhi maka parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal caleg di dapil bersangkutan. Parpol bersangkutan pun tidak bisa ditetapkan sebagai salah satu peserta untuk dapil tersebut. KPU telah menegaskan ketentuan kuota caleg perempuan mutlak dan tak bisa diubah lagi.

Sulitnya memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan, menjadi pelajaran berharga betapa perjuangan kaum perempuan tak sekadar bertolak dari dominannya budaya patriarkhis di lingkungan politik. Tapi juga ditentukan oleh sikap kaum hawa sendiri dalam menyuarakan prinsip keadilan, keseteraan dan persamaan hak di semua bidang. Peran aktif mereka akan membawa perubahan signifikan bagi kondisi kaum perempuan Indonesia di masa depan.  (cholis)  

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.