Soal Penyadapan: Indonesia Minta Penjelasan Amerika

BERBAGI
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto (foto: shnews)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto (foto: shnews)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto (foto: shnews)

 

Jakarta-berita9online, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan bahwa pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, telah berkomunikasi langsung dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

 

Pemerintah menyampaikan protes keras berkaitan dengan berita keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Amerika di Jakarta. “Kami sampaikan, jika berita dimaksud benar, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan bertentangan dengan hubungan baik Indonesia-Amerika Serikat,” kata Djoko melalui pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.

 

Menurut Djoko, pemerintah meminta Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Amerika segera memberikan penjelasan resmi ihwal kabar keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan itu. “Kuasa Usaha Ad Interim Amerika Serikat menyampaikan akan segera mencari tahu dan segera menyampaikan informasi lengkap mengenai hal tersebut,” ujarnya.

 

Ihwal sejauh mana pemerintah mengetahui kebenaran keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Amerika, Djoko tak ingin banyak berkomentar. “Lha, yang bikin isu siapa? Kan mereka. Tanya mereka saja dari mana mereka mendapat info (adanya alat sadap) itu,” kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini.

 

Sebelumnya, berita di Sydney Morning Herald edisi Selasa, 29 Oktober 2013, memuat keterangan whistleblower Edward Snowden yang menyatakan Amerika menyadap telepon dan memonitor jaringan komunikasi dari fasilitas pengawasan elektronik di Kedutaan Besar Amerika dan konsulat di seluruh Asia Timur dan Tenggara.

 

Ada sebuah peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia, termasuk fasilitas intelijen komunikasi di kedutaan besar di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh dan Yangoon. Pada 13 Agustus 2010, peta itu tidak menunjukkan fasilitas tersebut berada di Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang, dan Singapura–negara yang dikenal sebagai sekutu terdekat AS.

 

Australia sepenuhnya menyadari luasnya spionase elektronik Amerika melawan tetangga dan mitra dagangnya. Selain itu, Negara Kanguru ini memiliki akses ke banyak data yang dikumpulkan oleh program itu. (yahoo)

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.