Beranda Nasional

SBY Kirim Wamenkumham Untuk Bantu TKI Saudi

BERBAGI
gb denny
Wamenkumham, Denny Indrayana (gb. thejakartapost)
gb denny
Wamenkumham, Denny Indrayana (gb. thejakartapost)

Jakarta-berita9online, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana untuk mengawasi proses pelayanan pemberian dokumen perjalanan terhadap TKI ilegal yang berada di Arab Saudi.

 

Selain Denny pemerintah juga memastikan akan mengirim tambahan tenaga sebanyak 30 orang yang terdiri dari 20 orang dari Kementerian Luar Negeri dan 10 orang dari Dirjen Imigrasi untuk membantu pelayanan di KJRI Jeddah.

Pengiriman dilakukan pasca terjadinya insiden kekacauan antrean TKI di depan kantor KJRI Jeddah yang menewaskan satu orang.

 

“Tadi pagi saya mendapat perintah melalui telepon dari presiden untuk memipin delegasi ke Jeddah dan memastikan layanan terbaik untuk TKI di sana ,” kata Denny Indrayana di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.

 

Denny yang akan berangkat pada hari Selasa (11/06) sore ini kemungkinan juga dilibatkan dalam proses perundingan dengan pemerintah Saudi untuk pembukaan posko di kota lain serta mengajukan permohonan perpanjangan tenggat pemutihan yang sebelumnya ditetapkan pada tanggal 3 Juli mendatang.

 

Kebijakan jemput bola

“Saya juga diminta memastikan kemungkinan membuka tempat-tempat pelayanan lain karena ini tergantung pemerintah setempat dan memastikan dengan pemerintah setempat kemungkinan ada masa perpanjangan masa amnesti tidak di tanggal 3 Juli dan lebih dari tanggal itu.”

 

Selain mengirimkan sejumlah pejabat ke Jeddah, pemerintah juga telah meminta penambahan pengamanan dari pemerintah setempat yang sebelumnya berjumlah 30 orang kini telah ditambah hingga 30 orang.

 

Untuk mengoptimalkan layanan Juru Bicara KJRI di Jeddah, Nur Ibrahim juga mengatakan mereka akan berupaya melakukan kebijakan jemput bola dengan mendatangi sejumlah kantong pemukiman TKI ilegal.

 

Data yang ada pada kantor Konsulat Jenderal RI di Jedah menyebutkan sudah ada sekitar 48 ribu lebih TKI yang mendaftar untuk mendapatkan amnesti sebelum masa tenggat berakhir.

 

Pendaftaran di KJRI ini adalah proses pertama untuk mendapatkan dokumen resmi sebelum mengajukan amnesti ke Arab Saudi.

 

Sebelumnya, pemerintah Saudi memberikan peringatan kepada pekerja asing ilegal bahwa mereka menghadapi risiko hukuman penjara dan denda setelah masa tenggang tiga bulan berakhir pada 3 Juli. (BBC)

1 KOMENTAR

  1. Tangerang, 23 juni 2013

    Kepada Yth :
    PresidenRepublikIndonesia
    Bpk.Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono

    Hal : Pengaduan
    Lampiran: –

    Tembusan kepada :
    1. Yth. Ketua Komisi IX DPR RI (Ibu DR.Ribka Tjiptaning)
    2. Yth. Menlu RI (Bpk.Marty Natalegawa)
    3. Yth. Menakertrans RI( Bpk.Muhaimin Iskandar)
    4. Yth.Kepala BNP2TKI ( Bpk.Moh Jumhur Hidayat )
    5. Yth.Kepala Staf Atnaker KJRI Jeddah (Bpk.Budhi Hidayat Laksana)

    Dengan Hormat

    Dengan ini saya selaku wakil dari Eks TKI Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa )yang berselisih dengan Manajemen Perusahaan Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) bermaksud menanyakan :
    1.Kapan Hasil Keputusan sidang dari MA Arab Saudi akan diputuskan ?
    2.Apa hasil dari keputusan sidang dari MA Arab Saudi tsb ?
    Yang dalam hal ini telah kami surat kuasakan kepada Staff Atnaker KJRI Jeddah Ksa.
    Kami butuh kejelasan dan kami sebagai warga negara yang baik Kami tidak ingin bangsa Indonesia diremehkan atau dilecehkan oleh negara lain.
    Kami orang kecil dan bodoh ini sudah berani melawan kedholiman yang dilakukan oleh seorang pengusaha berkewarganegaraan Arab Saudi ,seharusnya Pemerintah RI harus lebih berani dari kami karena kami yakin Anda adalah orang yang jujur, berani dan amanah serta punya ketulusan hati.

    Kami mohon Bantuan dari semua Pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti kasus kami bukan sekedar menerima laporan dari kami lalu disimpan atau dibuang begitu saja.
    Mohon informasikan kepada kami setiap ada perkembangan Proses hukum di MA Arab Saudi !

    Terimakasih

    Hormat Kami
    A/n Eks TKI Melaf Jeddah Ksa

    (Mulyanto)
    085282117380

    NB :
    Kronologis kasus:
    Selama 5 tahun Kami bekerja di Perusahaan Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) kami bisa menghasilkan berjuta-juta lampu dan penjualannya juga lancar. Setelah perusahaan mengoperasikan Perusahaan Gelas, Perusahaan Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) mulai bangkrut.
    Perlu diketahui bahwa teknisi di Perusahaan Gelas semuanya dari Negara India, sedangkan teknisi dari Indonesia semuanya berada di Perusahaan Lampu.
    Tanggal 9 Oktober 2010, Manajemen Perusahaa Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) memanggil kami dan pada saat itu gaji kami sudah telat 3 bulan.
    Pihak Manajemen Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) malah mau mempekerjakan kita di Airport Riyadh dengan jam kerja 11 jam kerja tanpa dihitung overtime. maka dari itu Kami tolak karena telah melanggar PK dan Undang-Undang Perburuhan Arab Saudi.
    Manajemen Perusahaan Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) mengggertak kami:
    “jika kalian tidak mau bekerja Airport Riyadh dengan jam kerja 11 jam kerja tanpa dihitung overtime dan tetap bertahan di Perusahaan Melaf (Electrical Lamps Limited Co Ksa ), maka Manajemen PerusahaanMelaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) akan menurunkan gaji kami 50%,maka Kami tolak juga
    Lalu Manajemen Perusahaan Melaf (Electrical Lamps Limited Co Ksa ) mengatakan kepada kami mulai hari itu kami semua dioecat dan akan diberikan semua hak-hak kami.

    Kami pun segera bergegas mengadukan kasus kami kepada KJRI Jeddah Ksa. Setelah Kami mengadukan kasus kami ke KJRI Jeddah Ksa, kami malah diterlantarkan oleh Manajemen Perusahaan Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa )dari semenjak tanggal 9 Oktober 2010 sampai 24 Desember 2011,

    Bahkan kami pernah selama 6 bulan setiap malam tidurnya di atas atap apartemen karena Manajemen Perusahaan Melaf(Electrical Lamps Limited Co Ksa ) tidak mau membayar sewa apartemen tempat tinggal kami. Bahkan pintu apartment sempat dilas mati dari luar oleh pemilik apartemen hingga kami menghubungi Polisi dan datanglah 6 mobil polisi dan 1 mobil ambulan untuk membuka pintu apartemen. Kami pun juga sudah memberikan informasi kejadian tersebut kepada KJRI Jeddah.
    Hingga saya pulang ke Tanah Air pada tanggal 24 Desember 2011, kasus kami belum selesai.
    KJRI Jeddah Menghimbau kepada kami setelah kami sampai di Indonesia segera membuat Surat Kuasa di Penerjemah Resmi dan mendapatkan Legalisir dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kedutaan Besar Saudi Arabia,
    Namun saya mendapatkan kesulitan legalisasi di KBSA.
    Maka, saya kontak Ibu Eva. K. Sundari salah satu anggota Komisi III DPRRI . Saya diarahkan untuk datang ke Komisi VIII DPR RI. Setelah saya datang ke Komisi VIII DPRRI, ternyata tidak membuahkan hasil juga.
    Di tengah perjalanan, saya kontak Bpk Tatang Budie utama Razak Direktur Perlindungan WNI dan BHI dan saya dipersilahkan untuk datang ke Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Taman Pejambon no. 06 Jakarta Pusat.
    Dokumen kami telah diminta oleh Pak Adi Staf staf Perlindungan WNI dan BHI untuk dimintakan legalisasi dari KBSA.

    Namun usaha Kemenlu juga tidak membuahkan hasil. Kemenlu kirim surat kepada saya bahwa dokumen kami langsung dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Saudi Arabia.
    Sampai detik ini email dan SMS saya tidak pernah dibalas lagi oleh Staf Atnaker KJRI Jeddah.
    Kami ingin tahu sampai dimana kemampuan Perwakilan RI bisa memperjuangkan hak-hak Warga Negara Indonesia agar tidak dilecehkan dan direndahkan oleh bangsa asing .

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.