Beranda Nasional

RPH Harus Disertifikasi Halal

BERBAGI
gbsapi

gbsapi

Jakarta, Penyembelihan hewan yang menghasilkan daging konsumsi masyarakat merupakan hulu penentu kehalalan produk daging dan turunannya. Oleh karena itu, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang melakukan pemotongan hewan untuk konsumsi masyarakat di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, harus disertifikasi halal.

 

Demikian permintaan sekaligus tuntutan umat yang disuarakan kembali oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., pada acara “Sosialisasi Pelaksanaan Stunning yang Memenuhi Persyaratan Halal” beberapa waktu lalu di Jakarta.

 

Dengan nada yang sama, tuntutan ini dikemukakan lagi oleh pimpinan LPPOM MUI ini pada kesempatan Studium General atau Kuliah Umum dengan tema “Halal Raw Material Alternatives” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda (Unida) Bogor, 22 Mei 2013 lalu.

 

Sangat Memprihatinkan

“Karena sangat menentukan kehalalan daging yang beredar di Indonesia, maka RPH tentu harus disertifikasi halal,” ungkapnya dengan tegas. Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., mengemukakan pula, hampir semua produk pangan menggunakan bahan dari daging. Seperti sosis, sate, burger atau bahkan dendeng dan ayam goreng. Kalaupun diyakini daging yang dipergunakan secara domestik merupakan daging sapi atau ayam, namun tetap perlu diajukan pertanyaan kritis, apakah sapi atau ayam itu disembelih sesuai dengan kaidah syariah. Sebab, kalau tidak disembelih sesuai dengan tuntunan Islam, tentu produk dagingnya pun menjadi tidak halal.

 

Pertanyaan retrospektif ini dikemukakan, menurutnya, karena pada kenyataannya, “Berdasarkan data LPPOM MUI, dari sekitar 700 Rumah Potong Hewan (RPH) di seluruh Indonesia, hanya 120 RPH yang telah disertifikasi halal oleh MUI,” ujarnya.  Jelas ini kondisi yang sangat memprihatinkan.

 

Ketentuan Undang-undang 

Apalagi ketentuan tentang sertifikasi halal ini juga telah ditetapkan secara formal dan eksplisit dalam ketentuan Pasal 58 ayat (4) Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan “produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah NKRI untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan Sertifikat Halal”.

 

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan ketentuan Undang-unang itu, MUI mendesak Pemerintah mewajibkan seluruh RPH, baik yang berada di bawah pemerintah maupun swasta, untuk mensertifikasi halal produknya, mengikuti ketentuan Fatwa MUI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan itu.(halalmui)

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.