Rizal Ramli: Umat Islam Harus Kuat Supaya Tak Bisa Dibeli

BERBAGI
Rizal Ramli (gb. infojambi)
Rizal Ramli (gb. infojambi)
Rizal Ramli (gb. infojambi)

 

 

Depok-berita9online, Ketidakberdayaan di bidang ekonomi membuat umat Islam sering menjadi korban sistem dan kebiijakan penguasa yang memiskinkan. Karenanya, umat Islam harus membangun landasan ekonomi yang kuat agar memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan para politisi dan pembuat kebijakan publik. Demikian disampaikan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam diskusi terbatas di pesantren Al Hikam, Depok.

 

Diskusi yang diselenggarakan pengasuh pesantren Al Hikam KH Hasjim Muzadi ini juga menghadirkan sejumlah tokoh umat Islam. Antara lain Ust Yusuf Mansur, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bahtiar Nasir, Sekjen Forum Ummat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath, dan Presiden Laskar Anti Korupsi (LAKI) Pejuang 45 Habib Muhsin Alatas.

 

“Demokrasi kita yang berkembang sekarang adalah demokrasi prabayar. Hanya dengan Rp100.000 para politisi membayar suara rakyat. Setelah mereka berkuasa, mereka tidak merasa punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyat karena sudah menunaikannya saat kampanye. Ini tidak akan terjadi kalau saja rakyat, khususnya umat Islam yang mayoritas, punya kemampuan ekonomi yang kuat,” papar Rizal.

 

Menurut Rizal Ramli, yang juga Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini, sistem dan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam sembilan tahun terakhir ini telah memiskinkan 80% rakyat Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah umat Islam. Rakyat tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Rakyat hanya heran, mengapa hidup semakin lama semakin susah saja. Harga-harga makin tinggi dan kian tak terjangkau.

 

“Semua itu terjadi karena kebijakan yang diambil justru melahirkan kemiskinan struktural. Contoh kebijakan yang memiskinkan antara lain sistem kuota impor. Rakyat harus membayar gula, daging, kedelai dan lainnya jauh lebih mahal dibandingkan harga internasional. Semua ini bisa dicegah kalau ekonomi umat Islam kuat hingga suaranya tidak dapat dibeli saat kampanye. Kita harus pilih pemimpin amanah yang hebat, yang setelah terpilih akan bekerja mati-matian untuk menyejahterakan rakyat,” ungkap calon presiden paling ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

 

Pemberdayaan ekonomi umat, lanjut Rizal Ramli, bisa dimulai dari masjid. Caranya, dengan memaksimalkan potensi masjid yang ada. Hampir semua masjid, khususnya di Jakarta, lokasinya bagus. Nilai ekonominya sangat tinggi. Jika ini dikembangkan, akan memberi dampak ekonomi yang dahsyat. Misalnya, dibangun 20 lantai. 5 lantai untuk masjid dan kegiatan keagamaan lain. Sedangkan yang 15 lantai untuk komersial.

 

“Dengan kekuatan dana yang besar, umat Islam bisa berperan lebih besar bahkan menentukan di bidang politik. Tidak seperti selama ini yang cuma didekati politisi menjelang pemilu atau pilkada. Di Amerika, dengan dananya yang amat besar, gereja bisa membiayai para calon senator. Setelah terpilih, mereka membentuk kaukus di parlemen yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Gereja bahkan juga bisa menunjuk presiden yang mereka kehendaki,” urai Menteri Keuangan era Gus Dur ini.

 

Cara lain untuk memberdayakan ekonomi umat adalah dengan menghapus pajak untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Selain itu, batas pendapatan kena pajak juga harus dinaikkan. Dengan begitu, kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah bisa mengakumulasi modal, sehingga lebih cepat berkembang, tumbuh menjadi besar dan kuat.

 

Sementara itu, Kyai Hasjim, dalam sambutannya mengatakan, sengaja mengundang tokoh-tokoh umat yang sudah selesai dengan masalah dirinya sendiri. Para tokoh umat prihatin karena ummat Islam banyak, tapi mayoritas miskin. Ini salahnya dimana? Apakah akibat sistem dan kebijakan pemerintah yang memiskinkan, atau karena tidak ada penggeraknya?

 

“Ibarat travel, partai politik kan cuma kendaraan. Yang bekerja keras mengisi kendaraan itu adalah para kernet, ya kita ini, para tokoh umat. Ekonomi umat harus kuat, agar kita tidak hanya menjadi objek dan kernet saat pemilu. Umat harus bisa menentukan tokoh dan kebijakan yang akan dibuat,” ujar mantan Ketua Umum PBNU ini. [zul/rmol]

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.