NU: UN Ditunda, DPR Harus Ikut Tanggung Jawab!

BERBAGI
marsudi syuhud
DR. Marsudi Syuhud
marsudi syuhud
DR. Marsudi Syuhud

Jakarta – Berita9Online – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak seluruh pihak terkait ikut bertanggungjawab atas terjadinya keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi. Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud, mengatakan keterlambatan pelaksanaan UN adalah tanggung jawab bersama, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana, percetakan sebagai rekanan pengadaan, maupun kalangan DPR yang menjadi pengawas dan pemberi persetujuan anggaran.

 “Tidak bisa kalau hanya percetakan dan Kementerian Pendidikan saja yang disalahkan. DPR juga harus ikut bertanggung jawab,” tegas Marsudi di Jakarta, Selasa (16/4). Marsudi menambahkan, informasi yang diperoleh pihaknya menyebut persetujuan pencairan anggaran pengadaan soal UN baru dikeluarkan oleh DPR tanggal 20 Maret 2013, atau 25 hari jelang UN dilaksanakan.
Atas dasar ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sepatutnya disalahkan atas keterlambatan menyerahkan master soal ke rekanan untuk digandakan, mengingat kontrak kerjasama tidak dapat dibuat sebelum anggaran disetujui oleh DPR.
“Pertanyaannya kenapa DPR baru menyetujui anggaran pada tanggal dua puluh Maret? Itu soal yang mengerjakan manusia, ada batasan kemampuan yang mustahil untuk memenuhi kebutuhan se Indonesia bisa selesai dalam dua puluh lima hari,” tandas Marsudi. Lebih lanjut Marsudi juga mengatakan, PBNU untuk melaksanaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar membutuhkan waktu setengah tahun di tahap persiapan, hajatan sekelas UN sudah semestinya disiapkan jauh lebih matang. “Menyiapkan UN adalah bagian dari pekerjaan mengurus negara. Kalau penggandaan soal diminta selesai dalam dua puluh lima hari, mau minta tolong apa?” selorohnya.
Untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang di waktu mendatang, PBNU mendesak evaluasi menyeluruh bisa dilakukan. Kemungkinan adanya kesalahan dan pelanggaran juga diminta diusut secara tuntas. UN setingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi ditunda pelaksanaannya, dari jadwal semula tanggal 15 Maret menjadi 18 Maret 2013. Keterlambatan pengadaan dan packing soal oleh PT Ghalia Indonesia Printing sebagai rekanan disebut sebagai penyebabnya.
Samsul Hadi
(Ass. Staf Ahli Ketua Umum PBNU bidang Komunikasi dan Kerjasama Media)

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.