Beranda Nasional

NU Bogor: Pengurangan Kuota Haji Jangan Jadi Ajang Percaloan

BERBAGI
gb. kuotahaji
(gb. tarbawi)

Bogor-berita9online, Nahdlatul Ulama Kab. Bogor (PCNU-Bogor) meminta semua pihak untuk tidak menjadikan pemangkasan kuota calon jama”ah haji (calhaj) sebagai ladang percaloan. Belakangan ini, praktik-praktik tersebut memang tercium pekat. Itu setelah Kantor Kementerian Agama (Kakemenag) Kota dan Kabupaten Bogor masih menutup rapat data para calhaj yang tercoret.

“Praktik percaloan seperti itu sangat mungkin terjadi. Inikan urusan agama dan ibadah. Sayang sekali jika ada oknum yang menjadi memanfaatkan situasi ini. Apalagi mereka (oknum,red) juga berpeci(mengerti atau paham agama,red),” ujar Ketua PCNU Kabupaten Bogor, KH Romdoni,  Rabu (19/6).

 

PCNU meminta, Kakemenag memprioritaskan nomor urut terkecil untuk diberangkatkan lebih dulu. Dia sependapat jika pemangkasan ditujukan kepada calhaj yang sudah pernah berhaji. “Petugas haji juga sebaiknya dikurangi. Itu untuk memberi lebih banyak kesempatan masyarakat,” katanya.

 

Informasi yang beredar, sejumlah pihak mulai bermanuver memainkan jejaringnya di Kakemenag, agar koleganya tetap masuk dalam gerbong haji tahun ini. Tak sedikit dari mereka ialah oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun oknum di kakemenag. Dikonfirmasi soal ini, Kasi Haji dan Umroh Kankemenag, Kabupaten Bogor, Ngadiono membatah keras. Dia memastikan tidak ada praktik percaloan dalam penentuan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan. “Kami mengupayakan azas keadilan,” katanya.

 

Kankemenag akan melakukan pemangkasan berdasarkan nomor urut termuda. Dari estimasi jika pemangkasan sebesar 20 persen, calon jama”ah haji yang terkena pemangkasan mulai nomor urut 363.245. (bukan 353.245 yang disiarkan kemarin). “Kami juga akan memprioritaskan calon jama”ah haji lansia,” katanya.

 

Saat ini Kemenag telah melakukan perhitungan sementara untuk mengantisipasi pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Hitung-hitungan Kemenag, jamaah haji yang bisa diberangkatkan sebanyak 2.997 jamaah. Jumlah itu belum termasuk, petugas pendamping dan kloter. “Perkiraan saya, masih di atas 3000 jamaah yang bisa berangkat,” kata Ngadiono.

 

Asumsi itu, didasari kuota haji Kabupaten Bogor tahun ini sebanyak 3.691 calon jamaah haji. Dari jumlah itu, yang telah melunasi BPIH sebanyan 3.533 jamaah, dan tidak melunasi 138 calon jamaah. Dari 3.558 dikurangi 20 persen atau 710 jamaah menjadi 2.843 jama”ah. Kemenag akan memasukan jatah 138 calon jama”ah haji yang tidak melunasi BPIH ditambah jatah petuga pendamping sebanyak 16 orang.

 

Dengan demikian, kemungkinan besar, calon jamaah haji yang ditunda pemberangkatannya tahun depan mencapai 556 jamaah. Ngadiono meminta, calon jamaah haji untuk bersabar menunggu keputusan resmi Menteri Agama. “Pada prinsipnya kita masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Agama,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) bakal memangkas tim kesehatan haji indonesia (TKHI) kloter. 420 TKHI akan dipulangkan kembali ke daerah masing-masing. “Pemotongan kuota petugas kesehatan pasti terjadi, menyusul adanya pemotongan kuota haji tahun ini,” kata Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Tjetjep Ali Akbar.

 

Menurutnya, petugas kesehatan haji akan dipangkas sesuai dengan jumlah kloter jamaah yang dikurangi. Pihaknya akan menyesuaikan jumlah TKHI yang harus dipangkas dengan jumlah calon jamaah haji yang tidak jadi diberangkatankan oleh Kementerian Agama (Kemenag). “Hal tersebut akan disesuaikan dengan jumlah pemotongan yang dilakukan Kemenag”, ujarnya.

 

Namun, lanjutnya, jika disesuaikan dengan pemotongan dari pihak Arab Saudi, yaitu sebesar 20 persen maka kira-kira kuota yang akan dipotong sebesar 42 ribu jamaah. Pada setiap kloter biasanya terdapat kurang lebih 300 jamaah. Dalam satu kloter tersebut, mereka akan didampingi oleh 3 orang petugas TKHI. Sehingga, kira-kira akan ada 420 TKHI yang batal berangkat. Mereka akan dipulangkan kembali dari camp-camp kesehatan haji ke daerah masing-masing.
Mengenai daerah mana saja yang akan dilakukan pemulangan, Tjetjep menegaskan bahwa hal tersebut akan disesuaikan dengan keputusan Kemenag nantinya. Sampai saat ini, Kemenag masih belum menentukan sistem pemangkasan yang akan dilakukan. Karena, pihak Kemenag masih mengusahakan pembatalan pemangkasan tersebut.(ful/d/jpnn)

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.