Beranda Nasional

Muhaimin Iskandar: Indonesia Butuh Pemimpin Seperti Gus Dur

BERBAGI
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar [foto: beritadewan]
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar [foto: beritadewan]
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar [foto: beritadewan]

Jakarta-berita9online, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menilai, Indonesia memerlukan pemimpin yang bekerja lahir batin, bekerja selaras dengan realitas di masyarakat seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bukan pemimpin yang pemikirannya diimpor dari luar negeri, bukan pula pemimpin karbitan.

 

Berikut wawancara detikcom dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bagian pertama:

1. Apa visi dan misi yang diusung partai Anda untuk Pemilu 2014?

Visi PKB adalah menciptakan demokrasi Indonesia lahir batin. Itu bukan demokrasi semata sebagai prosedur, tetapi lebih pada substansi. Demokrasi yang berimplikasi langsung pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat, material maupun spiritual. Demokrasi yang berbasis pada karakter dan kebudayaan rakyat Indonesia. Demokrasi yang mengabdi kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, bukan demokrasi yang didiktekan oleh kekuatan modal maupun kekuatan asing. Demokrasi yang diperjuangkan oleh PKB adalah demokrasi yang mengokohkan kedaulatan politik, ekonomi dan kebudayaan Indonesia dalam suatu lingkungan politik yang stabil dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional.

 

2. Tingkat kepercayaan publik terhadap parpol kian menurun. Apa yang parpol Anda tawarkan kepada pemilih Indonesia, terutama kalangan muda, agar mau menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2014?

Kalangan muda merupakan pemilih kritis yang selalu mencari alternatif dan representasi dunia mereka. PKB menawarkan kepada mereka tokoh-tokoh muda yang memiliki kompetensi kepemimpinan memadai untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Aktivis mahasiswa, kalangan profesional, seniman, jurnalis, kiai-kiai muda dan pluralis kita tawarkan sebagai calon-calon anggota legislatif di berbagai tingkatan. Mereka bukan sekadar muda, tetapi juga jangkar bagi komunitas pemilih muda untuk meretas politik yang serba kaku dan formal menjadi politik yang lebih menyenangkan dan menggairahkan. Kita training dan didik mereka dengan model “kepemimpinan lahir batin Indonesia” yang mengedepankan keteladanan, kepedulian dan inspirasi. Bagi PKB, kepemimpinan yang baik bagi republik ini adalah kepemimpinan yang berbasis keteladanan, kepemimpinan yang bisa memberi harapan kepada rakyat, dan kepemimpinan yang disertai keberanian untuk mengambil keputusan dengan seluruh resikonya.

3. Bagaimana pandangan partai Anda terhadap harapan agar parpol banyak melahirkan tokoh muda di Pemilu dan Pilpres 2014?

PKB saya kira merupakan partai politik yang selaras dengan harapan publik yang menghendaki tampilnya tokoh-tokoh muda di pentas politik nasional. Betapa tidak, sejak beberapa tahun lalu PKB telah mendeklarasikan diri sebagai partai hijau atau green party. Green party itu memiliki tiga makna sekaligus, yakni green dalam arti muda, dalam arti relijius tetapi bukan Islamis, dan green dalam arti pro-lingkungan hidup. Kepemimpinan PKB di berbagai tingkatan diisi oleh kalangan muda dengan kekuatan karakter dan relijiusitas yang khas Indonesia, serta kemampuan untuk mengatur negara. Demikian halnya dengan kader-kader PKB yang mendapatkan promosi di ranah eksekutif maupun legislatif. Secara merata kader-kader PKB di dalam struktur partai, badan eksekutif, legislatif maupun yang lain adalah sosok yang bukan sekadar muda usia (antara 25-45 tahun), tetapi juga memiliki kemampuan memimpin dan keberanian dalam menggerakkan perubahan. Semenjak reformasi 1998 misalnya, PKB selalu mengirimkan kader-kader mudanya menduduki jabatan menteri dan mereka adalah menteri-menteri termuda yang pernah dimiliki Indonesia.

 

4. Menurut parpol Anda, sosok pemimpin Indonesia seperti apa yang akan bisa menjadi pemimpin yang solutif untuk berbagai masalah bangsa ini?

Pemimpin yang solutif bagi Indonesia itu ya pemimpin yang sebelumnya saya sebut sebagai “pemimpin Indonesia lahir batin”. Dari segi karakter, pemikiran maupun kinerja ia harus bisa merepresentasikan apa yang dirasakan, dipikirkan dan diharapkan oleh rakyat secara keseluruhan. Pemimpin semacam itu intinya harus Indonesia banget. Ini tipikal pemimpin yang gayanya, seleranya, cita rasanya, pikiran-pikirannya, tindakannya dan visi kepemimpinannya selaras dan sebangun dengan realitas masyarakat kita. Bukan pemimpin yang karakter dan pikirannya diimpor dari dunia lain, bukan pemimpin yang tidak mampu menjadi dirinya sendiri, dan bukan pemimpin karbitan. Pemimpin Indonesia lahir batin tumbuh, berkembang dan mengabdi tulus untuk kepentingan bangsa.

 

Dengan begitu seorang pemimpin akan bisa memahami penderitaan rakyat, bisa memberikan contoh terbaik dan tahu apa yang harus dilakukan. Pemimpin yang dipenuhi keteladanan, kata dan tindakannya satu, komitmen dan kepeduliannya pada penderitaan rakyat kuat, berani mengambil keputusan dan selalu bisa memberi harapan pada orang banyak itulah tipikal pemimpin solutif yang kita cari. Gus Dur saya kira merupakan pemimpin dengan karakter semacam itu dan telah menjadi berkah bagi Indonesia. Hari ini kami telah memiliki dan terus mengkader calon-calon pemimpin dengan keteladanan kepemimpinan dari Gus Dur, pendiri dan mahaguru PKB.

 

5. Jika menjadi penguasa pemerintahan, lebih memilih kader sendiri atau kalangan profesional untuk mengisi jabatan eksekutif?

Bagi kami, kader partai dan kaum profesional itu tidak untuk dipertentangkan. Mengapa? Karena di PKB hari ini banyak kader partai yang berlatar belakang profesional dan banyak kaum profesional menjadi kader-kader PKB. Yang terpenting bagi kami adalah karakter dan kemampuan, tidak masalah apapun latar belakang profesinya. Indonesia ini banyak memiliki orang pintar, tetapi tidak banyak orang jujur dan amanah. Banyak orang hebat tetapi mentalnya inlander. Jika rakyat memberi kepercayaan PKB untuk memimpin, kami akan tempatkan kader-kader dari berbagai latar belakang profesi untuk menempati pos-pos jabatan sesuai dengan kompetensinya. Namun di atas semua itu, kader-kader yang kita promosikan nanti haruslah kader-kader yang bisa jadi teladan, yang tidak bermental inlander, dan yang kecintaannya pada Indonesia melebihi cintanya pada dirinya sendiri.

 

6. Bagaimana parpol Anda memandang rangkap jabatan di pemerintahan dan parpol? Adakah komitmen dari parpol anda bahwa kader parpol yang terpilih menjadi pejabat negara tak akan memegang jabatan penting di parpol?

Dalam negara demokrasi, rangkap jabatan di parpol dan di pemerintahan merupakan hal yang tidak bisa dielakkan, karena demokrasi pada dasarnya adalah rezim partai politik. Posisi partai begitu sentral dan menjadi institusi mediasi politik dalam hubungannya antara negara dengan rakyat. Masalah yang muncul dalam konteks ini adalah soal conflict of interest (benturan kepentingan) antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat. Dalam soal ini pun saya kira ada hal yang harus diluruskan.

 

Dewasa ini berkembang asumsi seolah-olah kepentingan partai itu bertentangan dengan kepentingan rakyat. Benarkah demikian? Saya kira tidak. Walaupun tidak selalu selaras dengan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan partai juga tidak selalu bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dan saya kira itu juga berlaku untuk komponen politik yang lain, semisal media massa, LSM, ormas dan lain-lain. Saya tanya, apakah kepentingan media massa, LSM, Ormas dan lain-lain itu selalu selaras dengan kepentingan rakyat? Belum tentu juga kan?

 

Jadi ini adalah soal komitmen, code of conduct dan sistem kontrol dari demokrasi kita. PKB menekankan kepada kader-kadernya untuk bisa memilih dan memilah-milah mana kepentingan pribadi, partai dan negara. Kami juga membangun sistem kontrol yang memadai untuk menghindari conlict of interest karena rangkap jabatan dan untuk mencegah kader-kader yang menempati jabatan publik agar tidak terjebak pada tindakan abuse of power. Sumber keuangan capres maupun caleg-caleg PKB tentu berasal dari berbagai pihak yang sah sebagaimana ketentuan undang-undang. Nggak ada yang aneh-aneh dalam hal ini. Dan untuk itu kita mendukung segala proses yang diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai maupun calon-calon yang berlaga di pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

[detik]

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.