Beranda Nasional

Kedermawanan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

BERBAGI
gbgiving
arya-devi.blogspot.com
gbgiving
arya-devi.blogspot.com

JAKARTA,  Tingkat kedermawanan atau rate of giving masyarakat Indonesia posisinya tertinggi atau 99,6 persen bila dibandingkan masyarakat di negara India, Filipina, Bangladesh, Thailand dan Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan survey tahun 2000, 2004 dan 2007.

Pada saat yang bersamaan masyarakat Indonesia lebih suka memberikan sumbangan secara langsung kepada korban, dari pada menyerahkannya kepada lembaga ketiga atau lembaga nirlaba. ’’Pada saat bersamaan, penyumbang kita tidak kritis atas sumbangan yang telah diberi­kannya, jika sumbangan itu dilewatkan lembaga nirlaba misalnya,’’ ujar Hamid Abidin MSi, Executive Director Public Interest Research and Advocacy Center (Pirac) dalam diskusi ’’Pengga­langan Dana Publik untuk Ben­cana’’ yang digagas Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), Australian Aid, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin (29/4).

Hamid Abidin menjelaskan, masyarakat Indonesia lebih suka melakukan sumbangan langsung, karena masyarakat tahu ada problem akuntabilitas pengelolaan dana publik. Tetapi tidak disadari juga, mereka menjadi bagian dari ketidakakuntabilitasan sistem pengelolaan dana publik.

’’Karena penyumbangnya juga tidak transparan, dengan lebih suka menyebut dirinya sebagai hamba Allah atau no name sehingga data base-nya juga sulit dilaporkan,’’ tambah dia.

Idealnya, dalam laporan ke­uangan harus ada akuntabilitas, atau harus ada pihak yang bertanggung jawab dan tanggung gugat. Hamid menyimpulkan, ada persoalan pokok akuntabiltas sistem penggalangan dana publik atau sumbangan di Indonesia, teris­timewa pada sistem peng­­galangan, pengelolaan dan penyaluran.

Oleh karena itu, dia mengusulkan peningkatan akuntabilatas, dengan cara pengelolaan organisasi penggalangan dana yang fair dan terbuka. Seperti adanya peraturan per­undang-undangan, dengan segala pengawasannya, sehingga peraturan atau kebijakannya menjadi implementatif.

Hamid juga menekankan, pelurusan pemahaman tentang makna dan arti keiklasan dalam menyumbang bagi masyarakat, demi pentingnya pengadaan data base donor atau penyumbang.

Hal senada diutarakan Ketua Planas PRB Avianto Muhtadi yang juga Ketua LPBI NU. Avianto mengatakan Indonesia sampai sekarang sangat kuat sekali rasa gotong royongnya, begitu mengetahui terjadi sebuah bencana. Ma­salahnya, kuatnya rasa kegotong-royongan itu, apakah berbanding lurus dengan ketepatan sasaran, efektifitas dan efisiensi dalam menyalurkan sumbangannya.

Ujung Tombak

Syuhelmaydi Syukur, Senior Vice President Aksi Cepat Tang­gap (ACT) membenarkan dua pendapat di muka. Ia menegaskan, kepedulian sebagaimana kesa­baran ma­syarakat Indonesia nyaris tidak ada batasnya dalam penanganan bencana kemanusiaan. ’’Karena kerelawanan menjadi ujung tom­bak penangaan ke­ben-canaan,’’ katanya.

Oleh karena itu, lembaganya berusaha sedemikian rupa mela­kukan langkah bertanggung ja­wab, atas kepercayaan publik terhadap lembaganya dalam mengelola dana publik. ’’Seperti dengan melakukan finansial re­port, atau menyusun laporan keuangan.’’

Syuhelmaydi juga menunjukkan, grafik donasi berdasarkan klasifikasi donatur menempatkan publik atau masyarakat sebagai donatur terbesar, atau 53 persen. Kemudian corporate (38 persen). ’’Ini meng­indikasikan masyarakat masih mempunyai kepedulian yang tinggi atas kejadian bencana,’’ tambahnya.

Adapun General Manager and Mar­keting Bussines Majalah Tempo mengatakan, berdasarkan kode etik perusahaan media, idealnya mereka tidak bisa melakukan aksi langsung menyelesaikan peristiwa kebencanaan. Yang menjadi soal, perusahaan media dewasa ini turut ambil bagian untuk turun memobilisasi dana publik.

Meski hal itu dibolehkan, tapi menjadi lebih ideal jika perusahaan media membentuk lembaga nirlaba baru, atau bekerja sama dengan lembaga nirlaba ketiga seperti PMI dan ACT misalnya, yang bisa melakukan pelaporan penggunaan dana secara terbuka, sehingga bisa diakses publik penggunaan dana­nya. Dengan demi­kian sistem kontrolnya bisa menjadi fair. (G20-25)

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.