Jangan Karena Kelalaian KPU Jatim, Milyaran Uang Rakyat Terkuras

BERBAGI
gb. adimassardi
Adi Massardi(rimanews)
gb. adimassardi
Adi Massardi(rimanews)

berita9online, Pemilihan Gubernur Jawa Timur rawan masalah akibat para komisioner KPU Jatim selama ini terlalu berlebihan menyibukan diri dalam soal-soal yang tidak prinsipil, yang hanya bikin repot salah satu pasangan calon .

Demikian disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi kepada wartawan siang ini (19/8) melalui surat elektronik di Surabaya, Jatim, Senin (19/8).

“Gara-gara teman-teman KPU Jatim terlalu sibuk mengurusi persyaratan salah satu paslon, tak heran bila mereka baru menemukan belasan ribu pemilih yang ternyata belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Padahal coblosan sudah tinggal menghitung hari,” ujar Adhie.

Jes dia, karena mepetnya waktu pengumuman DPT dengan hari H, membuat masyarakat dan para pemerhati demokrasi tidak memiliki waktu untuk melakukan kroscek terhadap DPT versi KPU.

“Padahal masyarakat Jatim, terutama kaum Nahdliyin, masih trauma dengan DPT pilgub Jatim 2008 yang manipulatif,” terang jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini.

Adhie pun mengingatkan KPU dan Bawasllu Jatim bahwa teknologi e-KTP belum teruji kesahihannya. Karena itu, kemungkinan adanya kembar 5, kembar 10 atau lebih untuk satu pemilih, termasuk adanya pemilih fiktif, masih sangat memungkinkan.

“Makanya kami berharap teman-teman pengawas pilgub Jatim mau ekstra keras mengritisi soal ini. Termasuk revisi formulir C1 dan beberapa jenis formulir lain yang menyangkut paslon pilgub Jatim. Apa jaminannya bahwa semua jenis formulir itu sudah direvisi, dengan menyantumkan paslon Khofifah-Herman yang sebelumnya mereka eliminasi?” katanya.

“Kalau kita membiarkan semua masalah yang sudah di depan mata ini, sama dengan melakukan terjadinya kejahatan terhadap demokrasi. Karena dampak dari kecerobohan KPU Jatim ini bisa membuat pilgub diulang. Kalau ini terjadi, sangat merugikan rakyat. Sebab selain waktu yang terbuang, milyaran uang rakyat bisa kembali terkuras sebagai ongkos kelalaian para penyelenggara pemilu,” tambah Adhie yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini. [rus/rmol]

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.