Beranda Nasional

DPR Kokohkan MUI Berikan Sertifikasi Halal

BERBAGI
gb halal
(gb. bisnisukm)
gb halal
(gb. bisnisukm)

Jakarta-berita9online, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang(RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazuli Juwaini menegaskan tidak ada maksud untuk menghilangkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal yang akan disahkan DPRRI, tetapi justru mengukuhkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

“Kami justru ingin mengukuhkan peran MUI dalam sertifikasi halal ini melalui UU JPH. Karena selama ini keberadaannya hanya berdasar keputusan Menteri Agama,” kata Ketua Panja RUU JPH di DPR RI Jazuli Juwaini dalam forum legislasi di Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu. Diskusi yang mengambil tema “RUU Jaminan Produk Halal” itu menghadirkan Ketua Panja RUU JPH Jazuli Juawaini dan Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim.

 

Seperti diketahui, Rancangan Undang Undang Jaminan Produk Halal ( RUU-JPH) yang sedang digodok di Panitia Kerja (Panja) DPR, akan segera dibawa ke sidang paripurna untuk mendapat persetujuan DPR. Sidang paripurna persetujuan DPR diperkirakan akan digelar akhir masa sidang 2013 ini. RUU JHP ini akan mengokohkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa sekaligus sertifikat halal.

 

DPR membantah persetujuan RUU JPH yang otomatis akan mengokohkan MUI sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat halal bukan berarti mengabaikan ulama NU. Apalagi, DPR meminta MUI terlebih dahulu melakukan rapat yang diperluas dengan melibatkan ulama NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain yang memang kompeten untuk memutuskan fatwa.

 

Jazuli menjelaskan LPPOM MUI sudah memiliki pengalaman berkiprah selama 24 tahun dalam memberikan sertifikasi halal, sehingga tidak diragukan lagi. Namun, harus diberikan payung hukum yang menguatkannya. Jazuli juga menjelaskan bahwa MUI merupakan representasi ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.

 

RUU JPH nantinya untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian halal lahir-batin, syariah dan akidah kepada konsumen, khususnya umat Islam. RUU ini hanya memberi ruang kepada masyarakat untuk membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bisa dilakukan swasta yang tentunya, teknis dan prosedurnya akan diatur di kemudian hari.

“LPH ini hanya sebagai pemeriksa, tapi untuk fatwa halal tetap oleh MUI dengan rapat yang diperluas,” paparnya. Soal LPH, sampai saat ini ada wacana agar dibuka secara umum. Artinya ,pemeriksa produk halal dapat dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah atau swasta. Berkembang pemikiran pemerintah tidak usah bikin LPH supaya independen,” katanya sambil menambahkan, “ada juga pemikiran Auditor Halal harus diangkat oleh MUI. Jadi, yang mengeluarkan sertifikat tetap harus MUI. Jadi, MUI harus punya kewenangan penuh untuk soal sertifikasi halal ini,” paparnya.

 

Dijelaskan , LPH itu bukan lembaga yang menetapkan dan mengeluarkan fatwa dan sertifikat halal, melainkan sebatas sebagai pemeriksa. “Nah, pentingnya membuka LPH ke masyarakat itu adalah sebagai antisipasi agar MUI tidak dianggap memonopoli sertifikasi halal. “Jadi, ini bukan masalah bisnis, melainkan bagaimana memperbanyak pelayanan kepada umat,” tegas Jazuli lagi.

 

RUU JPH ini sudah dibahas pada periode DPR sebelumnya (2004-2009), tapi belum selesai. Setelah mencermati perkembangan, agar masyarakat tidak bingung, maka pembahasan RUU JPH ini dilanjutkan. Lukman membantah jika ada motif bisnis dalam sertifikasi halal oleh MUI selama ini. Sebab, sejak 24 tahun silam, ketika MUI dipimpin oleh KH. Hasan Basri, melalui Menteri Agama Tarmizi Taher(waktu itu), mendapat instruksi dari Presiden Soeharto untuk memberikan ketenangan kepada umat di tengah kebingungan adanya isu babi dalam suatu makanan dan kosmetika.

 

Namun soal kedudukan tersebut, masih dibahas. Termasuk apakah dengan diundangkannya RUU JPH ini menjadi UU, lalu lembaga sertifikasi halal PBNU yang dikeluarkan dengan SK PBNU No.22/A/11.04/12/2012 itu menjadi batal. Itu juga masih dalam proses pembahasan. Yang jelas dengan memperluas rapat MUI sebelum memutuskan fatwa halal dan mengeluarkan sertifikat itu, harus melibatkan seluruh ulama, khususnya dari NU, Muhammadiyah, Persis dan ormas Islam yang lain,” katanya.

 

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI Lukman Hakim mengusulkan agar badan yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal pada produk makanan langsung berada di bawah Presiden RI. “MUI usulkan agar badan ini di bawah Presiden langsung, karena persoalan halal itu tidak hanya persoalan nasional, tetapi juga internasional,” katanya.

Menurut Lukman, dari pengalaman selama 24 tahun berdirinya, LPPOM MUI harus berkoordinasi dengan kementerian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika badan sertifikasi halal ini hanya berada di bawah Kementerian Agama, maka akan sulit untuk melakukan koordinasi. “Sebenarnya kalau mau jujur, kami MUI sangat memerlukan UU ini. Selama ini, banyak negara lain mempertanyakan wewenang dan dasar hukum LPPOM MUI ini,” ujar Lukman.

“Tujuan didirikannya LPPOM MUI pada tahun 1988 itu adalah untuk memberikan pelayanan. Konsep LPPOM MUI zaman Kiai Haji Hasan Basri semangatnya melindungi umat Islam. Jadi, bukan bisnis,” katanya. (Qr/ANTARA/MUI)

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.