Beranda Ekonomi

Pajak 0 Persen untuk Mobil Hemat Energi dan Harga Terjangkau

BERBAGI
mobil irit

mobil irit

berita9online, Dalam upaya mendorong kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung konversi energi di bidang transportasi, dan mendukung upaya peningkatan kapasistas produksi industri kendaraan bermotor di dalam negeri, pemerintah mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kendaraan bermotor yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.

 

Pengaturan kembali Pajak Penjualan atas Barang Mewah kendaraan bermotor itu tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 23 Mei 2013.

 

Dalam PP baru ini, ada dua hal penting yang diatur pemerintah, yakni pemberian insentif bagi kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine,dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu, dan untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon.

 

Bagi kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine,dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai ketentuan dikalikan dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Jual (bukan 100 persen dari harga jual sebagaimana yang berlaku selama ini).

 

Adapun kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai ketentuan dikalikan dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Jual (bukan 100 persen dari harga jual sebagaimana yang berlaku selama ini.

 

Pajak 0 Persen Untuk Mobil Hemat Energi dengan Harga Terjangkau

angkauMelalui PP ini pula Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon, dengan mengenakan pajak 0 (nol) persen dari harga jual.

 

Pasal 3 Ayat (1c) PP No. 41 Tahun 2013 ini menyebutkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk kendaraan yang akan mendapatkan pajak 0 persen, yaitu:

Motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; dan
Motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk kelompok kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri (Menteri Perindustrian, red) dan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Menteri Keuangan, red),” bunyi Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 itu.

 

PP ini juga menegaskan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:

kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum;
kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; dan
kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.
“Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya,” bunyi Pasal 5 Ayat (2) PP tersebut.

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 2013.(setkab)

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.