Beranda Ekonomi

Neng Eem: Mari Bersama-Sama Mengawal Dana Desa

BERBAGI
ngawasannya secara bersama-sama agar tujuan mulia yang hendak dicapai dengan adanya dana desa ini bisa segera terwujud,” ungkap Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Anggota DPR RI Fraksi PKB

Jakarta-berita9online, Penyaluran dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

“Oleh karena itu, marilah kita melakukan pengawalan dan pengawasannya secara bersama-sama, agar tujuan mulia yang hendak dicapai dengan adanya dana desa ini bisa segera terwujud,” ungkap Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Anggota DPR RI dari FPKB di Jakarta, Kamis (18/4).

Neng Eem menilai, program penyaluran dana desa yang dimulai tahun lalu itu masih mengalami sejumlah kendala terkait sistem pencairan, penggunaan, hingga pelaporannya.

“Ini adalah sesuatu yang wajar karena sebaik apapun persiapan dan perencanaannya, setiap hal baru pasti menghadapi tantangan yang baru pula,” ungkapnya.

Neng Eem menghimbau agar semua pihak hendaklah berpikir dan bertindak dengan arif dan bijaksana. Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, hendaknya dicarikan jalan keluarnya tanpa merugikan masyarakat desa itu sendiri, karena tujuan utama dari dana desa ini adalah memberikan dukungan pada desa-desa di seluruh Indonesia untuk melakukan pembangunan secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangannya.

“Kewajiban pemerintah pusat dan daerah adalah melakukan pendampingan agar seluruh aparat desa bisa menggunakan dana desa tersebut dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam sistem pelaporannya,” papar Neng Eem.

Neng Eem menilai penyaluran dana desa sudah memiliki payung hukum yang memadai yaitu Undang-undang (UU) No 6/2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tersebut dan PP No 22/2015 tentang perubahan atas PP 60/2014PP tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan panduan penggunaan dana desa yang dibuat dan disepakati bersama, termasuk ketentuan tentang pendamping desa yang membantu aparat desa untuk mengelola, menggunakan, dan melaporkan dana desa dengan memanfaatkan tehnologi maju.

Menurut Neng Eem, aturan tersebut juga telah mengatur tentang pendamping desa yang direkrut oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Dana Desa. Perekrutan dan seleksi dilakukan secara terbuka dengan sistem online. Pendamping desa ini kemudian diberikan pembekalan oleh KemenDes, PDT, dan Transmigrasi, sebelum melaksanakan tugasnya di desa masing-masing.

Neng Eem juga menegaskan bahwa penyaluran dana desa ini harus dikawal bersama-sama mengingat jumlahnya yang cukup signifikan. Pada 2015 lalu, jumlah total dana desa yang disalurkan sebesar Rp20,766 triliun dimana rata-rata per desa mendapatkan Rp280,3 juta. Untuk tahun 2016 ini, total dana desa yang akan disalurkan meningkat menjadi Rp47,685 triliun dengan rata-rata per desa sebesar Rp643,6 juta. Rencananya jumlah ini akan terus meningkat dimana pada 2017 total dana desa menjadi Rp81,184 triliun dengan rata-rata per desa sebesar Rp1,095 miliar, pada 2018 meningkat lagi menjadi Rp103,791 triliun dengan rata-rata per desa sebesar Rp1,401 miliar, dana pada 2019 menjadi Rp111,840 triliun dengan rata-rata per desa sebesar Rp1,509 miliar.

“Penyaluran dana desa menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat untuk melakukan desentralisasi keuangan demi terciptanya desa-desa mandiri. Untuk itu harus kita dukung dan sukseskan bersama,” tegas Neng Eem.

(m)

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.