Menciptakan Kesejahteraan Buruh dan Wirausahawan Baru

BERBAGI
muhaimindemo

muhaimindemo

Jakarta, Banyak persoalan perburuhan yang masih membutuhkan perhatian.  Selain pengupahan, ketentuan outsourching dan Jamkesos menjadi tuntutan utama kaum buruh hingga kini. Masalah pengangguran ikut membayangi peringatan hari buruh dunia pada awal Mei ini.

 

Beragam solusi telah ditawarkan. Kebijakan perlindungan terhadap para tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan kerja di satu sisi dan pencapaian investasi di sisi lain, membutuhkan  kearifan masing-masing pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama. Kesepakatan antara pihak pengusaha dan buruh dengan peran aktif pemerintah mesti tercipta dalam hubungan tripartit yang harmonis. Di sinilah peran penting kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjaga hubungan saling menguntungkan diantara pengusaha dan buruh tersebut, juga bagaimana menurunkan angka pengangguran dari waktu ke waktu.

 

Menjaga hubungan harmonis diantara stakeholder di bidang ketenagakerjaan kini tengah diupayakan Menteri Muhaimin Iskandar. Salah satunya kebijakan pemerintah dalam penetapan kenaikan UMP untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Tentu saja, perlu antisipasi kemungkinan terjadinya ekses-ekses negative dari keputusan itu di lapangan. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar secara rata-rata sebesar 18,32.  Prosentase kenaikan UMP ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2012  yang hanya mencapai 10,27 %.

 

Secara keseluruhan pencapaian UMP terhadap Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata nasional tahun 2013  di 33 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 89, 78 %.  Kenaikan UMP 2013 tertinggi terjadi di Provinsi  Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan sebesar 48,86  % dari Rp 1.177.000 menjadi Rp 1.752.073 Sedangkan  kenaikan UMP 2013 terendah  terjadi di Provinsi  Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan sebesar 3,37 % dari Rp 1.127.000 menjadi Rp 1.165.000.

 

Sedangkan dari keseluruhan 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi yang menetapkan UMP terbesar tahun 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp 2.200.000. Sementara itu, terdapat 4 Provinsi yang tidak menetapkan UMP yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta telah memutuskan untuk tidak menetapkan. Kenaikan Upah merupakan salah satu aspek penting  untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kenaikan upah harus  disambut dengan momentum peningkatan produktivitas kerja agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang dan “menambah lapangan kerja baru”, kata Menakertrans.

 

Muhaimin mengatakan pemerintah, pengusaha dan pekerja sepakat bahwa untuk mendorong terus kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap, namun  ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu  tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.  Konsep dan kebijakan upah minimun itu merupakan upah terendah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. “Upah minimum hanya sekedar jaring pengaman sosial, “kata Muhaimin.

 

Sedangkan  diluar ketentuan tersebut, tambah  Muhaimin penetapan besaran  upah  dan besaran  tunjangan-tunjangan   lainnya lebih ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh.

 

Muhaimin mengatakan bila kesejahteraan para pekerja/buruh dapat terus naik, maka hal ini akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan. “Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) harus bekerja sama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis dan berkeadilan, termasuk dalam penetapan upah di masing-masing perusahaan, kata Muhaimin.

 

Hal ini diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif, sehingga dapat menciptakan ketenanganan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan pekerja. “Kedua belah pihak harus menyamakan persepsi mengenai cara-cara penciptaan hubungan industrial yang baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi serta yang paling penting menghindari terjadinya PHK,” kata Muhaimin.

 

Namun , kata Muhaimin pemerintah pun tidak menafikan adanya kenyataan bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia  yang termasuk UKM di sektor industri padat karya  (usaha tekstil, alas kaki dan indutri  mainan) yang kesulitan dalam mencapai upah minimum yang telah ditetapkan.  Sebagai solusinya, perusahaan-perusahaan  tersebut dapat mengajukan penangguhan penerapan  UMP yang sekarang masih diproses oleh masing-masing gubernur.

 

Daripada usahanya berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM  yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh  mekanisme penangguhan upah minimum  dan di harapkan gubernur untuk membantu prosesnya  supaya lebih mudah namun tetap sesuai dengan mekanismenya.

 

Terkait pelaksanaan dari penetapan UMP 2013 ini, kata Muhaimin, pihak Kemenakertrans, akan terus melakukan monitoring, konsultasi dan pendampingan bagi   Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan  Daerah dan para pimpinan daerah. Serikat pekerja dan pihak perusahaan silahkan berkoordinasi secara bipartit sehingga bisa menghindari PHK di perusahaannya. Kita harus tetap mencari solusi dan jangan hanya disalahkan upah buruh karena buruh belum sampai pada upah yang produktif apalagi sejahtera,” kata Muhaimin.

 

Ia berharap kenaikan upah pekerja/buruh tidak menjadi beban perusahaan sehingga Menakertrans juga mendorong adanya insentif dari sektor-sektor yang lain. “Mari kita dorong misalnya pemberian insentif pajak, peningkatan infrastruktur, logistik, suku bunga perbankan bagi perusahaan-perusahaan,” kata Muhaimin.

 

Sementara itu, Hasil Rapat Menakertrans dengan Menko Perekonomian beberapa waktu yang lalu, menghasilkan keputusan untuk melakukan revisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tansmigrasi (Kepmen) No. 231/MEN/ 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. (cho)

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.