Beranda Ekonomi

DPR Desak Pemerintah Investigasi “The Panama Papers”

BERBAGI
Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Anggota DPR RI Fraksi PKB

Jakarta-berita9online, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap data yang diungkapkan dalam The Panama Papers.

Jika data itu terbukti valid dan memang benar adanya bahwa motivasi para pengusaha tersebut adalah untuk menghindari pajak di Indonesia, maka Pemerintah harus mengambil langkah-langkah cepat dan strategis untuk mengembalikan dan mengamankan dana tersebut di Tanah Air.

“Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai aset-aset milik para pengusaha yang diparkir di luar negeri ini berpindah tempat lagi,” demikian diungkapkan Anggota DPR RI dari FPKB, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Jakarta, Rabu (6/4).

Menurut Neng Eem, isu pelarian modal dan penyimpanan aset milik sejumlah pengusaha Indonesia di luar negeri sudah lama terdengar. Namun, sampai saat ini, baru data dari The Panama Papers ini yang berhasil membuka nama-nama sejumlah pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri.

“Ini temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” tegasnya.

Neng Eem juga mengatakan bahwa penyimpanan dana maupun aset lainnya milik pengusaha Indonesia di luar negeri bisa dibilang lumrah, karena bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan internasional, hal itu memang diperlukan.

“Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Pajak, harus cerdas melihat dan meneliti apakah kepemilikan dana atau asset perusahaan lainnya di luar negeri ini tidak melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan di Tanah Air. Kalau terbukti ada upaya penghindaran pajak atau pelanggaran aturan pajak lainnya, maka Pemerintah harus segera bertindak,” papar Neng Eem.

Neng Eem juga menilai bahwa bocoran data yang diungkapkan dalam The Panama Papers harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap system dan peraturan perpajakan di Indonesia, termasuk di dalamnya peraturan tentang pengampunan pajak (tax amnesty) yang kini tengah dibahas di DPR.

“Kalau benar adanya bahwa tax amnesty berpotensi untuk menarik dana pengusaha Indonesia yang diparkir di luar negeri hingga Rp11.400 triliun, maka peraturan perundang-undangan tentang hal ini harus segera diselesaikan dan The Panama Papers ini menjadi momentumnya,” ujar Neng Eem.

(m)

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.