Beranda Daerah

NU Mojokerto Desak Pemkab Terbitkan Perda Miras

BERBAGI
gb. nu

gb. nu

 

 

Mojokerto-berita9online, Musyawarah Kerja (Musker) I PCNU di Ponpes Amanatul Ummah, Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang berlangsung pada tanggal 24-25 Januari mendesak agar Pemkab Mojokerto segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras). Selain itu, juga meluncurkan delapan rekomendasi.

 

Mustasyar PCNU, KH Masyhul Ismail mengatakan, NU mendesak pemkab segera menetapkan Perda tentang larangan peredaran miras dan praktik-prktik prostitusi. “Miras itu ya haram, tidak ada miras menyehatkan. Dalam aturan agama sudah jelas larangannya. Ayat Alquran janganlah direka-reka. Sedikit atau banyak miras tetaplah haram,” ungkapnya.

 

Pernyataan Kiai Masyhul (sapaan akrab, red) tersebut, menyindir pernyataan kontroversi yang disampaikan Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa (MKP) dengan menyebut minum bir itu sehat, pada peletakan batu pertama pembangunan pabrik minuman non-alkohol di PT Multi Bintang Indonesia (MBI) Mojokerto beberapa waktu lalu.

 

“Kami mohon pemkab bersama DPRD segera mungkin menerbitkan perda miras. Soal waktunya kapan itu terserah mereka, yang jelas kami meminta ini untuk disikapi secepatnya,” imbuh kiai yang juga menduduki Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto ini.

 

Desakan larangan peredaran miras yang juga disampaikan pada jajaran pengurus, Musyawarah Wilayah Cabang (MWC) dan ranting se-Kabupaten Mojokerto, lantaran NU menilai Mojokerto kini sebagai daerah mudah sasaran peredaran miras. Baik untuk jenis produksi yang dilegalkan pemerintah maupun miras oplosan alias cukrik illegal.

 

“NU juga menyerukan kepada warga NU dan elemen struktulan di seluruh level untuk menyerukan gerakan perlawanan rakyat secara massif dan terbuka. Terhadap praktik-praktik prostitusi, perjudian, miras, obat-obatan terlarang dan pornografi,” tegas pengasuh Ponpes Khusnul Hidayah, Kemasan Tani, Kecamatan Gondang ini.

 

Rekomendasi Musker I PCNU Kabupaten Mojokerto memuat delapan item, diantaranya, Bidang Politik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Bidang Agama, Pengembangan Ekonomi Rakyat, Pendidikan! Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penanganan Masalah-Masalah Sosial dan Lingkungan Hidup.

 

Pihaknya berharap, rekomendasi tersebut harus segera disikapi semua elemen pemerintah. Meliputi Pemkab (Eksekutif), DPRD (Legislatif), polisi dan Kejaksaan Negeri (Yudikatif). Satu diantara tausyiah tegas yang ditelurkan melalui Musyawarah Kerja (Musker) I PCNU adalah masalah penanganan sosial.

[tin/but/beritajatim]

Tulis Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.