APBD Jatim 2014 Disahkan Rp 16,9 T

BERBAGI

jatim

 

Surabaya-berita9online, Sepuluh fraksi di DPRD Jatim akhirnya menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 berkekuatan Rp 16,903 triliun.

 

Juru Bicara Fraksi PKB, Badrut Tamam saat paripurna di DPRD Jatim, Senin (28/10) mengatakan, setelah melalui pembahasan di komisi-komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui perubahan APBD sebesar Rp 16,903 triliun.

 

Setelah disahkan menjadi APBD 2014, pihaknya meminta kepada pihak eksekutif ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan pelaporan hasil pelayanan publik di daerah harus transparan dan terbuka.

 

Yang kedua harus dilakukan peningkatan kinerjanya terhadap kebijakan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu dengan memperkuat kelembagaan di Inspektorat Daerah. Seperti penganggaran di inspektorat yaitu sebesar 1 persen dari APBD dapat dialokasikan untuk tunjangan profesi, serta anggaran biaya khusus bagi pengawasan.

 

Yang ketiga, APBD 2014 benar-benar dipandang publik berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin di Jawa Timur yaitu untuk pembangunan infrastruktur jalan dan juga di bidang pertanian harus dilakukan perbaikan.

 

Juru bicara Fraksi Gerindra Jatim, Sutrisno mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen yang dilakukan oleh Gubernur dan SKPD dalam menyusun APBD 2014. “Kami pihak fraksi Gerindra Jatim menyetujui APBD 2014 baik di bidang pertanian dan infrastruktur,” ujarnya.

 

Pihaknya meminta kepada pihak eksekutif ke depan dalam APBD 2014 harus memprioritaskan program pada sektor pertanian seperti peningkatan mutu alat pengelolaan pasca panen hortikultura, tanaman pangan, serta pengembangan produksi benih padi, palawija, dan hortikultura.

 

Pihaknya juga meminta komitmen kepada Gubernur ke depan pada APBD 2014 harus tepat sasaran pada masyarakat miskin di Jatim, seperti program yang bersifat kuratif-rehabilitasi pada biaya kesehatan untuk masyarakat miskin harus diutamakan dan merata.

 

Juru Bicara Partai Demokrat Nur Muhyidin mengatakan, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan APBD 2014, namun pihaknya meminta kepada pihak eksekutif dalam menggunakan penganggaran harus sesuai dengan prinsip akuantabilitas keuangan dalam kerangka good financial governance.

 

“Jadi ke depan kami mendorong SKPD untuk dapat menciptakan atau memberikan pembaruan pada program untuk masyarakat miskin di Jatim, sehingga kemajuan kinerja SKPD dapat terukur secara berkelanjutan dalam menyerap APBD 2014,” imbuhnya.

 

Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Artono mengatakan Fraksi PKS Jatim mendukung dan menyetujui penetapan RAPBD menjadi Perda 2014. Namun pihaknya perlu ada catatan yang diperhatikan mendorong secara personal maupun kelembagaan dan masyarakat untuk menjalankan fungsi budgeting dan control budgeting secara ketat dan optimal, sehingga semua program dari SKPD bisa dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Jatim.

 

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan bahwa dana APBD yang Rp 16 triliun tersebut merupakan jumlah total dengan dana transito yang dari APBN. Seperti misalnya dana BOS yang dari APBN saat ini tidak langsung ke kabupaten/kota. Melainkan transit di provinsi Jatim. “Rp 16 triliun itu kan dana transitonya banyak sekali. Sebelumnya potensi yang dari PAD kan Rp 9 triliun,” tutur Soekarwo.

 

Lebih lanjut, dia menjelaskan mengenai program prioritas di tahun 2014 yakni mengenai masalah ketenagakerjaan, ekonomi perempuan, dan pendidikan. Untuk pendidikan, nanti akan didirikan SMK di lingkungan pondok pesantren, tujuannya agar lulusan SMK memiliki skill/keterampilan. “Kenaikan IPM yang dikritik khan masalah buta huruf. Nanti kita matangkan lulusan diniyahnya. Rumusannya akhlak urusannya para ustad dan agamawan sedangkan kesejahteraan urusan birokrasi,” pungkasnya. [tok/but/beritajatim]

TIDAK ADA KOMENTAR

Tulis Komentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.